BOSS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Salah satu tujuan Negara Indonesia yang diamanatkan dalam UUD 1945 kepada pemerintah adalah upaya mencerdasarkan kehidupan bangsa. Tentu saja hal ini menggariskan sebuah tanggung jawab besar terhadap perkembangan dunia pendidikan yang menjadi hak bagi warga negara Indonesia dari berbagai lapisan masyarakat.
Sebagai negara berkembang, Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang. Usaha peningkatan pembangunan tersebut sudah menjadi kesepakatan nasional. Salah satu bidang pembangunan yang dirasa penting saat ini adalah pendidikan. Pembangunan pendidikan dapat memperluas dan meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi setiap warga negaranya, kualitas sumber daya manusia indonesia, serta meningkatkan harkat dan martabat manusia. Kualitas SDM yang tinggi diyakini dapat mengantarkan negara menjadi makmur.
Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 meliputi peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas. Peningktan tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan, seperti masyrakat miskin, masyarakat di daerah terpencil ataupun masyarakat penyandang cacat.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan sederajat). Namun, dalam kenyataannya hal tersebut tidak serta merta dapat dilaksanakan secara penuh. Salah satu faktor yang menyebabkannya diantaranya adalah faktor biaya. Memang tak terbantahkan untuk menyelenggarakan pendidikan diperlukan biaya yang besar. Sedangkan kondisi keuangan negara masih kurang, bahkan untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% pun belum mampu.
Kenaikan harga BBM sejak tanggal 1 Oktober 2005 lalu, sampai sekarang masih berdampak pada jumlah penduduk yang semakin meningkat. Seiring dengan melambungnya harga BBM harga berbagai barang dan jasa pun melesat naik sehingga mengakibatkan menanggung biaya hidup yang semakin besar yang pada akhirnya akan menambah jumlah warga miskin. Kemiskinan yang melilit sebagian besar keluarga kurang mampu dapat melahirkan kebodohan akibat terbatasnya akses mereka terhadap layanan pendidikan karena hambatan faktor ekonomi. Dengan kata lain, dampak bertambahnya jumlah keluarga miskin secara langsung dapat mempengaruhi kelangsungan pendidikan anak.
Kenaikan harga BBM menyebabkan akses masyarakat terhadap pendidikan semakin rendah pula. Sebagai kompensasi adanya kenaikan harga BBM, pemerintah mengeluarkan kebijakan PKPS-BBM. Adanya kebijakan tersebut sebagaibentuk pengalihan dana dari kenaikan BBM. Salah satu wujud dari PKPS-BBM dalah adanya program BOS yang berfungsi sebagai penunjang biaya pendidikan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa tapi sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
Sasaran progran BOS adalah semua sekolah baik negeri maupun swasta di seluruh kabupaten/kota dan propinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A, Paket B, dan SMP Terbuka tidak termasuk sasaran dari PKPS-BBM karena ketiga program tersebut telah dibiayai secara penuh oleh pemerintah. Dana BOS yang disediakan diharapkan dapat digunakan sesuai dengan ketentuannya sehingga diharapkan juga dapat menekaan angka putus sekolah.
Pada tataran oprasional, program BOS ditingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh tim PKPS-BBM tingkat kabupaten/kota yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan dan Kantor Departemen Agama. Sedangkan di tingkat sekolah, organisasi pelaksana program BOS terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab danbendahara sekolah atu guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah dan komite sekolah sebagai pelaksana program BOS. Mekanisme pengelolaan dana yang telah ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program BOS bertujuan agar penyaluran dana BOS dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat tepat sasaran. Hal ini menjadi penting karena unsur yang paling penting dalam program BOS ini adalah dana sehingga bila pengelolaan dana tersebut dapat berjalan dengan baik maka program BOS tersebut dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
Program Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) sejak tahun 2005, untuk SD-SLTP (sederajat), Wajib Belajar 9 Tahun, di Tahun 2008 ini dianggarkan sebesar Rp. 49,7 triliun. Alokasi dana BOS diambil dari alokasi anggaran pembiayaan sektor pendidikan APBN tahun 2005/20006 dan 2006/2007. alokasi dana BOS yang dikucurkan oleh Pemerintah pusat untuk Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 725.977.309.000, sedangkan untuk Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut .
Tabel 1. Alokasi Dana BOS Kabupaten Banyumas
No Jenjang Pendidikan Jumlah Sekolah Jumlah Siswa Jumlah dana per siswa (6 bulan) Total dana
1 SD/SDLB 888 156.595 117.500 18.399.912.500
2 MI 171 21.257 117.500 2.497.697.500
3 Salafiah setara SD - - 117.500 -
Jumlah 1.059 177.852 XXX 20.897.610.000
4 SMP 137 61.666 162.250 10.005.308.500
5 MTs 42 11.247 162.250 1.824.825.750
6 Salafiah setar SMP 3 185 162.500 30.016.250
Jumlah 182 73.098 XXX 11.860.150.500
TOTAL 1241 250.950 XXX 32.757.760.500
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, dalam BOS (Dalam Sebuah Tanya Jawab)

Dana BOS yang diterima oleh sekolah bukanlah bantuan untuk siswa melainkan bantuan kepada sekolah atau madrasah agar biaya oprasional pendidikan, baik itu biaya langsung atau tidak langsung seperti biaya trnasportasi anak tercukupi sehingga tidak perlu memungut biaya yang tinggi kepada wali atau orang tua siswa atau bahkan membebaskan seluruh biaya pendidikan karena biaya oprasional sekolah sudah tertutupi oleh dana BOS.
Jumlah dana BOS yang diterima oleh pihak sekolah didasarkan pada jumlah siswa yang ada sekolah yang bersangkutan. Pihak sekolah mengajukan jumlah siswa yang akan menerima dana BOS pada tim PKPS BBM kabupaten/kota. Berikut susunan/alur pengiriman jumlah data jumlah siswa :

Permintaan data sekolah&siswa
Rekap data tiap Provinsi&Kab/kota

Rekap data
tiap kab/kota Permin
taan da
ta seko
lah &
siswa

1.menetapkan alokasi BOS
&BKM tia provinsi
2. menetapkan draft alokasi Pengiriman Permin
BOS & BKM tiap kab/kota data skolah& taan da
Siswa ta sklah
&siswa


Gambar 1. Alur Pengiriman Data Jumlah Siswa
Sumber : Buku pedoman pelaksanaan BOS Tahun 2005

Seperti alur yang digambarkan di atas, maka diketahui bahwa Tim PKPS BBM Pusat terlebih dahulu meminta data sekolah dan siswa dari tiap sekolah melalui Tim PKPS BBM tingkat provinsi, kemudian selanjutnya ke tingkat kabupaten/kota dan akhirnya sampai ketingkat sekolah. Adanya permintaan tersebut, pihak sekolah mengirimkan data sekolah dan siswa ke Tim PKPS BBM kabupaten/kota yang kemudian akan dilanjutkan ke tingkat provinsi sampai akhirnya di tingkat pusat. Setelah diterimanya data sekolah dan siswa oleh tingkat pusat, kemudian tingkat pusat menetapkan alokasi BOS dan BKM (Bantuan Keuangan Murid) untuk tiap provinsi dan tiap kabupaten/kota.
Dalam program BOS, pengelolaan dana BOS telah diatur dengan jelas dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program BOS. Berikut merupakan penggunaan dana BOS seperti yang telah ditetapkan dalam prosedur penggunaan dana BOS :
1) Uang formulir pendaftaran
2) Buku pelajaran pokok dan buku penunjang perpustakaan
3) Pembelian bahan-bahan habis pakai, seperti buku tulis, kapur tulis, bahan praktikum dan pensil
4) Pembiayaan perawatan ringan
5) Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum dan ujian sekolah
6) Kegiatan peningkatan mutu pendidikan seperti pelatihan guru dan peningkatan kreativitas guru
7) Pembiayaan langganan daya dan jasa
8) Pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah
9) Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin
10) Khusus untuk pesantren dan salafiah dan sekolah agama non islam, dana BOS dapat digunakan untuk biaya asrama/pondok dan membeli alat ibadah.
Penggunaan dana BOS untuk hal selain dari yang diatur di atas baik oleh pihak sekolah atau pihak yang terkait, tentu akan membawa sanksi, secara administratif penerapan tuntutan perbendaharaan, penetapan proses hukum atau bahkan pemblokiran dana BOS untuk periode selanjutnya. Dalam program BOS sekolah mempunyai wewenang untuk menolak atau menerima dana BOS. Banyak juga sekolah yang menolak dana BOS dengan berbagai alasan. Sekelumit permasalahan muncul di berbagai sekolah yang menerima dana BOS ini. Dari hasil berbagai penelitian yang ada, berikut beberapa penyebab munculnya masalah dalam program BOS, yaitu :
1) Panjangnya alur birokrasi yang harus dilewati baik sebelum maupun setelah menerima dana BOS.
2) Lamanya waktu yang harus ditempuh dalam mengurus administrasi.
3) Besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh sekolah, untuk mengurus administrasi.
4) Tidak adanya kewenangan sekolah untuk memutuskan prioritas apa yang didahulukan dan besarnya biaya yang diperlukan.
Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas terdapat sekitar 1.059 sekolah setara SD dan 182 sekolah setingkat SMP yang seluruhnya di Kabupaten Banyumas yang mendapatkan dana BOS dan SDN 1 Grendeng adalah salah satunya SDN I Grendeng Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banyumas terletak di Jalan Kampus No. 607 Kelurahan Grendeng Kabupaten Banyumas. Letak sekolah tersebut sangat strategis karena berada dekat dengan kompleks kampus Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED). SDN 1 Grendeng ini berdiri pada tanggal 1 Agustus 1953 ini memiliki fasilitas pendidikan berupa :
1. Gedung yang memadai
2. Ruang Komputer
3. Perpustakaan
4. Alat musik
5. Alat-alat olahraga
6. Media pendidikan (TV, VCD/DVD, CD)
SDN 1 Grendeng adalah sebagai salah satu sekolah yang masuk kategori akreditasi B (baik). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihaksekolah, SDN 1 Grendeng merupakan SD unggulan dan terbaik di Kecamatan Purwokerto Utara. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya prestasi yang membanggakan yang diraih oleh SDN tersebut. Adapun prestasi-prestasi SDN tersebut diantaranya :
1. Juara harapan 1 Lomba Cerdas Cermat Umum (LCCU)
2. Juara II lomba MAPSI SD tingkat Kecamatan Purwokerto Utara tahun 2005.
3. Juara I Paduan suara di POPDA dan pekan seni SD Tingkat Kecamatan Purwokerto Utara tahun 2005.
4. Juara I lomba Mapel IPA tingkat Kecamatan Purwokerto Utara tahun 2005.
5. Juara II tolak peluru POPDA SD/MI tingkat Kecamatan Purwokerto Utara tahun 2006.
6. Juara I bulu tangkis POPDA SD/MI Tingkat Kecamatan Purwokerto Utara tahun 2006.
7. Juara I lomba cerdas cermat pramuka tingkat Kecamatan Purwokerto Utara tahun 2006.
8. Juara I lomba tahsinul khat / kaligrafi putra tingkat Kecamatan Purwokerto Utara tahun 2006.
9. Juara II lomba olimpiade MIPA tinngkat Kecamatan Purwokerto Utara tahun 2006.
10. Peringkat III besar lomba perpustakaan sekolah sekabupaten Banyumas.
SDN 1 Grendeng ini memiliki visi ” Unggul dalam prestasi, Cerdas, Taqwa, Terampil dan Berakhlak mulia. Untuk mewujudkan visi tesebut maka ditetapkan misi SDN Grendeng yang menjadi sasaran pembangunan pendidikan dasar sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang efektif dengan tatanan iklim yang kondusif.
2. Memenfaatkan tenaga profesional keguruan secara optimal.
3. Pengadaan guru life skil yang berkualitas.
4. Melaksanakan kegiatan keagamaan, kepramukaan sebagai bagian ekstrakulikuler.
5. Meningkatkan budaya miat baca dan tulis bagi siswa melalui peningkatan pelayanan perpustakaan sekolah.
6. Menggalang kerjasama antar warga sekolah, masyarakat atao orang tua siswa serta instansi terkait.
7. Melengkapi sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar yang memadai.
8. Penerapan sistem manajemen yang transparan, akuntabel dan demokratis.



Selain itu, SDN 1 Grendeng pada tahun ajaran 2008/2009 memiliki Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) sebagai berikut.
Tabel 2. RAPBS SDN 1 Grendeng Tahun Ajaran 2008/2009
No SUMBER DANA Jumlah No PENGGUNAAN Jumlah
Uraian Uraian
1. Rutin Pengeluaran Opraional
1. Belanja Pegawai 193.371.036 5.1 Belanja tidak langsung 21.341.036
2. Belanja Barang dan Jasa 5.1.1 Belanja Pegawai 6.444.500
3. Belanja Modal 5.1.3 Belanja Subsidi
4. Belanja Bantuan/Subsidi
2. Bantuan 5.2. Belanja Langsung
1. Bantuan Oprasional 52.070.000 5.2.1. Belanja Pegawai 17.708.000
2.Pemda 6.120.000 5.2.2, Belanja Barang&jasa 25.267.500
3. Bantuan lainnya Belanja Modal 2.6500.000
3. Dana Komite
1. Iuran Orang tua 5.700.000
2. Sumbangan sukarela 6.150.000
3. Usaha lainnya
4. Penerimaan lainnya
1. Iuran...
2. Iuran...

Jumlah Penerimaan 263.411.036 Jumlah Pengeluaran 263.411.036
Sumber : Arsip SDN 1 Grendeng Tahun 2008

SDN 1 Grendeng pada tahun ajaran 2008/2009 memperoleh dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) dari pemerintah sebesar Rp. 52.070.000 untuk jumlah quota siswa sebanyak 205 siswa. Dari 205 siswa tersebut, hampir 50 siswa SDN 1 Grendeng adalah siwa yang kurang mampu.
SDN 1 Grendeng menggunakan dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) untuk setiap kegiatan dan keperluan sekolah yang terdiri dari kegiatan kesiswaan, kegiatan ekstrakulikuler, kegiatan lomba-lomba, kegiatan belajar mengajar, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan sekolah, nelanja pengadaan buku dan belanja lainnya.
Dana BOS yang dikucurkan oleh pemerintah ini sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh SDN 1 Grendeng. Manfaat tersebut diantaranya dana BOS dapat membantu kegiatan oprasional sekolah seperti kegiatan kesiswaan, kegiatan ekstrakulikuler dan kegiatan lomba-lomba dan kegiatan lainnya. Selain itu, dana BOS dapat membantu kelancaran proses balajar mengajar dan membantu transport bagi siswa yang kurang mampu.
Agar dana tersebut benar-benar terasa manfaatnya, maka diperlukan pengelolaan dana yang baik serta kepatuhan pihak pelaksana terhadap aturan yang telah ditetapkan disertai kemampuan untuk mengelola dana tersebut. Kemanfaatan dari program BOS yang terselenggara saat ini di SDN 1 Grendeng akan menjadi kajian peneliti selanjutnya. Rincian penggunaan dana BOS di SDN 1 Grendeng pada tahun ajaran 2008/2009 yaitu sebagai berikut :
Tabel 3. Rincian Penggunaan dana BOS di SDN 1 Grendeng tahun Ajaran 2008/2009
Pengeluaran Berdasarkan jenis belanja
Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung
Belanja Modal Belanja Barang dan jasa Belanja Pegawai Belanja Subsidi
2.650.000 25.267.50 17.708.000 6.444.500
Jenis Belanja Rincian Penggunaan Dana BOS Per Tri Wulan
I II III IV
Belanja Modal 300.000 1.300.000 800.000 250.000
Belanja Subsidi 1.274.250. 2.454.250 1.204.250 1.511.750
Belanja Pegawai 3.915.000 4.565.000 4.365.500 4.862.500
Belanja Barang&Jasa 7.536.000 5.414.000 4.487.000 7.830.500
Sumber : Arsip SDN 1 Grendeng Tahun ajaran 2008/2009
Dampak yang diharapkan dari kucuran dana BOS tesebut bagi SDN 1 Grendeng adalah diharapkan mutu pendidikan itu lebih meningkat khususnya prestasi siswa dan pada umumnya prestasi yang di raih oleh sekolah. Besar kecilnya perolehan dana BOS akan sangat mendukung dalam proses kegiatan belajar mengajar..
SDN 1 Grendeng pertama kali menerima dana BOS pada bulan Juli 2006. SDN 1 Grendeng mengalami kendala dalam mengelola dana BOS tersebut. Kendala tersebut diantaranya dana yang dikeluarkan untuk lembaga lain tidak semua teranggarkan dalam BOS seperti iuran dharma wanita dan iuran korpri. Pengelolaan dana BOS di SDN 1 Grendeng ditangani oleh kepala sekolah dan di bantu oleh bendahara sekolah. Penggunaannya tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis dari pusat. Dengan begitu, pelaksana program harus menguasai materi tugasnya. Berkaitan dengan penguasaan materi tersebut, telah diadakan sosialisasi berupa penyuluhan bagi tiap sekolah yang dihadiri oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah dan bendahara sekolah SDN 1 Grendeng telah mengikuti penyuluhan tersebut baik yang dilaksanakan di tingkat kota maupun tingkat kecamatan.
Implementasi dana BOS di SDN 1 Grendeng mengalami sedikit masalah. Hal ini dikarenakan aturan dalam pengelolaan dana BOS sangat mengikat. Penggunaan dana BOS seperti yang telah diuraikan diatas, dalam pelaksanaannya/penggunaannya tidak boleh keluar dari pos-pos yang telah dianggarkan dari pusat
Berdasarkan penjelasan di atas, dana BOS yang diterima dan RAPBS yang ada serta dari beberapa pendapat dari media cetak yang memberikan kritik terhadap program berupa dana bantuan bermasalah seperti sering terjadi di beberapa daerah dimana program tersebut dalam tahap implementasi rawan bocor atau tidak tepat sasaran (Kompas, 1 Maret 2005), adanya kontrol yang tidak berjalan, model penyaluran dana dan sosialisasi program yang masih buruk (Koran Tempo, 8 Maret 2005). Maka, peneliti ingin mengetahui bagaimana proses implementasi program BOS di SDN 1 Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.





B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimanakah implementasi program Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Tahun Ajaran 2008/2009 di SD Negeri 1 Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas ?

C. Pembatasan Penelitian
Banyak hal yang mempengaruhi suatu program pembangunan dan oleh karenanya diperlukan pembatasan masalah supaya memudahkan peneliti untuk menganalisa suatu permasalahan. Dalam penelitian ini permasalahan hanya akan dibatasi pada proses implementasi program BOS Tahun Ajaran 2008/2009 di SDN 1 Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.

D. Tujuan Penelitian
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana implementasi program Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Tahun Ajaran 2008/2009 di SDN 1 Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.

E. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan dan tambahan informasi bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara pada umumnya dan studi implementasi kebijakan publik pada khususnya.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan atau sumbangan untuk pihak-pihak yang terkait yaitu kepala sekolah dan guru-guru serta aparat pemerintah yang terkait khususnya pegawai dinas pendidikan dalam proses pelaksanaan program BOS sehingga pelaksanaan program di masa yang akan datang akan lebih baik.


BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik
Secara umum, kebijakan menurut Harold D. Laswel dan Abraham Kallan diartikan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek yang terarah. Selain itu, kebijakan diartikan sebagai program yang dimaksudkan sebagai suatu lingkup kegiatan pemerintah yang relatif khusus dan jelas batas-batasnya, mencakup serangkaian kegiatan yang meliputi legitimasai, pengorganisasian dan pengerahan atau penyelidikan sumber-sumber yang diperlukan. Program biasanya dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah.
Kebijakan publik merupakan suatu tindakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang menyangkut kepentingan publik. Menurut James E. Anderson (dalam Islamy, 2000 : 17) kebijakan publik didefinisikan sebagai ”A Purposive course of problem or matter of concern” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah).
Definisi selanjutnya, menurut Thomas Dye (dalam Subarsono, 2006 :2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is whatever government choose do or not to do). Konsep kebijakan tersebut mencakup suatu tindakan dengan tujuan tertentu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi masalah publik. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya mencakup tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi ketika pemerintah tidak melakukan suatu tindakan pun dapat dikatakan sebagai kebijakan publik karena mempunyai pengaruh yang sama dengan pemerintah melakukan sesuatu dalam mengatasi persoalan publik.
Pendapat yang berbeda disampaikan oleh David Easton, menurutnya kebijakan publik adalah suatu usaha dari pemerintah untuk mengalokasikan nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, kebijakan publik diadakan oleh pemerintah yang berwenang untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menyelesaikan peroalan publik. Kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk mencaapai apa yang menjadi tujuan dari isi kebijakan tersebut dan melihat sejauhmana kebijakan tersebut mampu memecahkan persoalan yang ada, maka dari itulah kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan.

B. Implementasi Kebijakan Publik
Setelah kebijakan ditetapkan oleh pemerintah maka tahapan selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Metter dan Horn (dalam Abdul wahab, 1990 : 51) merumuskan proses implementasi sebagai ”tindakan” yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah/swasta yag diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Dalam hal ini implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari tujuan yang telah ditetapkan.
Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik selain tahap formulasi kebijakan, analisis kebijakn dan evaluasi kebijakan publik. Isi kebijakan Melillee S. Grindle mencakup : a) keputusan yang dipengaruhi oleh kebijakan, b) jenis manfaat yang dihasilkan, c) derajat perubahan yang diinginkan, d)kedudukan pembuat kebijakan, e) siapa p[elaksana program, f) sumber daya yang dikerahkan (Wibawa, 1994 : 22). Dari isi kebijakan tersebut maka kebijakan yang memberi manfaat kepada masyarakat penerima program akan lebih mudah diimplementasikan.
Dalam teorinya Korten, ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam sebuah implementasi program. David C. Korten (1984 : 180) berpendapat bahwa daya kerja dari suatu program pembangunan adalah fungsi kesesuaian antara mereka yang dibantu, program dan organisasi yang membantu. Dengan istilah yang lebih khusus, pogram pembangunan akan gagal memajukan kesejahteraan suatu kelompok jika tidak ada hubungan yang erat antara kebutuhan-kebutuhan pihak penerima bantuan dengan hasil program, persyaratan program dengan kemampuan nyata dari organisasi pembantu dan kemampuan pengungkapan kebutuhan oleh pihak penerima dan proses pengambilan keputusan dari organisasi pembantu. Oleh karena itu, kelayakan suatu kebijakan dapat dilihat dari kesesuaian antara tiga unsur tersebut, seperti terlihat pada gambar vdibaah ini :

Hasil Kebijakan Persyaratan Tuugas


Kebutuhan Penerima Kemampuan Khusus



Gambar 2.
Model Kesesuaian Tiga Arah
(Three Way Fit Model)
Sumber : Korten (1988)

Secara sederhana, tujuan implementasi kebijakan adalah menetapkan agar tujuan-tujuan kebijakan publik dapat terealisasi sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Kebijakan publik akan diterjemahkan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalanm kebijakan tersebut.
Fungsi implementasi oleh Wahab disebut sebagai proses policy delivery system yaitu suatu proses penyampaian atau penerus kebijakan negara yang biasanya terdiri dari cara tertentu yang dirancang secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Proses implementasi kebijakan publik setidak-tidaknya mengandung tiga komponen penting, yaitu :
1. Tujuan yang ingin dicapai
2. Sasaran yang spesifik
3. Cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.
Dalam implementasi program terdapat dua pendekatan untuk menganalisa suatu implementasi. Pendekatan tersebut yakni pendekatan Complience/kepatuhan dan pendekatan What’s Happening.
Pendekatan Complience/kepatuhan adalah suatu pendekatan untuk memudahkan pelaksana program dalam menjalankan program itu. Pendekatan kepatuhan beranggapan bahwa implementasi akan berhasil jika para pelaksananya mematuhi petunjuk yang diberikan oleh birokrasi atau yang menetapkan kebijakan tersebut. Sedangkan pendekatan What’s Happening mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan itu melibatkan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, dengan demikian apa yang terjadi dalam implementasi jauh lebih penting dikaji daripada mempersoalkan sesuai atau tidaknya implementasi dengan keharusan-keharusan yang semestinya dilahirkan.
Program BOS adalah salah satu program yang sifatnya top-down, dimana semua tahap-tahap kebijakan telah ditentukan oleh pemerintah pusat mulai dari tahap penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan (Budi Winarno, 2002 : 29)

C. Hasil Langsung yang Dirasakan oleh sasaran program
Kemanfaatan yang diperoleh oleh sasaran program-program merupakan salah satu faktor yang mengindikasikan bahwa program berhasil. Kemanfaatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejauhmana kemanfaatan dari output program.
BOS merupakan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan siswa SD dan sekolah menengah pertama atau yang sederajat yang tidak mampu. BOS bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa tapi sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat diharapkan dengan adanya program BOS dapat meringankan beban orang tua dalam biaya penelitian.
Dari penjelasan di atas, maka peneliti akan mengarahkan penelitian ini pada aspek langkasung program BOS yang dirasakan oleh orang tua murid.
D. Kerangka Berfikir
Kenaikan harga BBM sejak tanggal 1 Oktober 2005 lalu, sampai sekarang masih berdampak pada jumlah penduduk yang semakin meningkat. Hal tersebut menyebabkan akses masyarakat terhadap pendidikan semakin rendah pula. Sebagai kompensasi adanya kenaikan harga BBM, pemerintah mengeluarkan kebijakan PKPS-BBM. Adanya kebijakan tersebut sebagaibentuk pengalihan dana dari kenaikan BBM. Salah satu wujud dari PKPS-BBM dalah adanya program BOS yang berfungsi sebagai penunjang biaya pendidikan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa tapi sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
Keberhasilan suatu program tidak terlepas dari tahapan implementasi program. Tahap implementasi ini sangat penting untuk dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari suatu program. Dalam implementasi program terdapat dua pendekatan untuk menganalisa suatu implementasi. Pendekatan tersebut yakni pendekatan Complience/kepatuhan dan pendekatan What’s Happening.
Pendekatan Complience/kepatuhan adalah suatu pendekatan untuk memudahkan pelaksana program dalam menjalankan program itu. Pendekatan kepatuhan beranggapan bahwa implementasi akan berhasil jika para pelaksananya mematuhi petunjuk yang diberikan oleh birokrasi atau yang menetapkan kebijakan tersebut. Sedangkan pendekatan What’s Happening mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan itu melibatkan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, dengan demikian apa yang terjadi dalam implementasi jauh lebih penting dikaji daripada mempersoalkan sesuai atau tidaknya implementasi dengan keharusan-keharusan yang semestinya dilahirkan. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisa program implementasi sebuah program berdasarkan presfektif complience.
























Gambar 3. Kerangka Berfikir











BAB III
METODE PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Sasaran Penelitian
Sasaran penelitian ini adalah pihak sekolah sebagai pelaksana program Bantuan Operasional Sekolah, yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara sekolah dan para guru. Disamping itu, juga diambil dari pihak luar sekolah yaitu komite sekolah, UPTD Pendidikan di Kecamatan Purwokerto Utara dan murid-murid SDN 1 Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas

2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di SDN 1 Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Sesuai dengan teori Korten bahwa suatu program dilihat dari kesesuaian antara program, organisasi pelaksana dan sasaran. Yang terjadi di SDN 1 Grendeng adalah antara program dengan pelaksanaannya terdapat sedikit ketidaksesuaian. Hal tersebut dikarenakan ada sebagian kebutuhan sekolah yang tidak terpenuhi oleh program BOS. Oleh karena itu, pihak sekolah sebagai pelaksana program perlu mengambil keputusan untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang tidak terdapat dalam pos anggaran sekolah.
3. Fokus Penelitian
Penelitian ini memfokuskan pada implementasi program BOS. Implementasi program BOS berdasarkan prespektif informan adalah pelaksanaan program BOS yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan program BOS. aspek yang dijadikan panduan dalam penelitian ini adalah :
a. Pelaksanaan program BOS di SDN 1 Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.
b. Kepatuhan pelaksana program BOS terhadap ketentuan normatifnya ; dan
c. Hasil langsung yang dirasakan oleh sasaran BOS, yang meliputi :
1. Kegiatan belajar mengajar
2. Keuangan
3. Sarana dan prasarana belajar

4. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode ini diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan sebagainya) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2003 : 63). Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan fenomena yang terjadi mengenai implementasi program BOS di SDN 1 Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.

5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan dat yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi..
a. Wawancara Mendalam (Indepth Interview)
Wawancara mendalam adalah bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Dedy, 2001 : 142). Dalam proses wawancara peneliti dilengkapi dengan pedoman wawancara yang sangat umum yang mencantumkan pertanyaan-pertanyaan yang harus dihimpun tanpa menentukan urutan pertanyaan.
b. Observasi
Observasi adalah suatu bentuk metode penelitian melalui pangamatan langsung terhadap hal-hal yang terjadi di lokasi penelitian yang berkaitan dengan penelitian, yang dilakukan dengan langsung maupun tidak langsung serta dapat dilakukan dengan proses perbandingan antara satu fenomena dengan fenomena yang lain.


c. Dokumentasi
Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian melalui mediaa yang ada di SDN 1 Grendeng seperti menganalisa dokumentasi. Analisa dokumentasi merupakan bahan pelengkap metode sebelumnya dengan mengumpulkan data atau informasi yang berasal dari arsip, buku tentang pendapat, teori, hukum-hukum dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Jenis Data
a. Data Primer
Data primer adalah data langsung tentang masalah yang diungkapkan dan diperoleh dari hasil wawancara dari informan dan observasi langsung. Biasanya data ini disebut data asli.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengutip dari sumber lain yaitu seperti literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah dan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

7. Teknik Pemilihan Informan
Teknik yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2003 : 96). Teknik ini tidak diusahakan untuk melakukan generalisasi tetapi untuk memperoleh kedalaman studi dalam suatu konteks tertentu. Dalam metode ini, peneliti lebih cenderung memilih informan yang dianggap lebih tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui masalah mengenai BOS sehingga informasi yang diperoleh akan lebih lengkap dan akurat. Para informan dalam penelitian ini terdiri dari : a) Kepala Sekolah SDN 1 Grendeng b) Bendahara SDN 1 Grendeng c)Murid SDN 1 Grendeng, d)Komite Sekolah, e) UPTD Pendidikan Kecamatan Purwokerto Utara. Pemilihan informan ini dapat berkembang sesuai kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data (Patton, dalam Soetopo, 1988 : 23)
8. Teknik Analisis
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Interaktif. Metode analisis interaktif ini memiliki tiga komponen utama yaitu : sajian data, kegiatan reduksi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses analisis interaktif ini dapat ditunjukkan dengan gambar berikut ini :
Gambar 4.








(Sumber : Miles and Huberman, 1992:20 )
Keterangan gambar :
a. Pengumpulan data yaitu menelaah seluruh data yang terseda dari berbagai sumber.
b. Reduksi data adalah bagian analisis yang merupakan bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehinggga kesimpulan dapat dilakukan.
c. Sajian data merupakan suatu rakitan yang memungkinkan kesimpulan riset dilakukan. Dengan melihat sajian data, peneliti akan lebih memahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu ataupun tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut.
d. Penarikann kesimpulan/verifikasi merupakan proses yang dapat berlangsung dan dilakukan dari sajian data, apabila kesimpulan kurang jelas dan kurang memiliki landasan kuat maka dapat menambah kembali pada reduksi data dan sajian data.
e. Tanda panah merupakan pola proses hubungan dimana komponen yang menjadi model analisis interaktif.

9. Keabsahan Data
Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan faktor penting. Untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan benar-benar valid maka peneliti menggunakan cara triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek kembali derajat suatu kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda (Patton dalam Moeleong, 1990 : 178). Hal ini dilakukan dengan cara :
a. Membandingkan data hasil pengamatan dan hasil wawancara
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
d. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi dan orang pemerintahan.
e. Membandingkan hasil wawancvara dengan isis suatu dokumen yang berkaitan (Patton dalam Moeleong, 1990 : 178)
Namun dari kelima cara tersebut, yang dilakukan peneliti adalah cara satu dan lima yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara serta isi suatu dokumentertentu.
Cara pertama yang peneliti lakukan adalah membandingkan fenomena-fenomena yang peneliti dapatkan dari hasil observasi dengan data yang peneliti dapatkan dari wawancara dengan para informan. Cara kedua adalah membandingkan wawancara para informan dengan dokumen . pengambilan cara satu dan lima ini karena penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Jadi, dalam keabsahan datanya dapat dilakukan hanya melalui cara membandingkan hasil wawancara, dokumentasi dan hasil observasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Wahab Solichin. 1993. Analisa Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bina Aksara
Dedy, Mulyana. 2001. Metode Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
Grindle, S. Merillee. 1980. Politics and policy Implementation In The Third World. New Jersey : Princeton University
Korten, David C. 1984. People Centered Development. United States of America : Kumarian Press.
Moeleong, Lexy J. 1990. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
Islamy, M. Irfan. 2000. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
Milles, Mathew dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Penerjemah Tjetjep Rohidi. Jakarta : UI Press.
Nawawi, Hadari. 2003. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Patton, Michael Quinn. 2006. Metode Evaluasi Kualitatif. (Diterjemahkan oleh Drs. Budi Pusporiyadi). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Subarsono, AG. 2006. Analisia Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta.
Sutopo, Heribertus. 1998. Pengantar Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis. Surakarta : UNSs
Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Pressindo.
Wibawa, Samoedra. 2004. Reformasi Administrasi. Yogyakarta : Gava Media.